PENGGUNAAN ANCAMAN KEKUATAN DAN KONSEP SERANGAN BERSENJATA

1. Penggunaan KekuatanDalam tulisan ini lebih merujuk pada berbagai karya yang telah membahas istilah “penggunaan kekuatan” dan istilah-istilah yang digunakan di dalam Pasal 2, ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen penting lainnya/. Penggunaan kekuatan ini tersirat di dalam istilah “perang agresi”, “invasi”, “penyerangan”. Meski pun istilah “penggunaan kekuatan” dan sering digunakan oleh berbagai kalangan penulis, tapi istilah ini belum menjadi subyek pembahasan yang detil. Sudah dapat dipastikan bahwa “penggunaan kekuatan” lazim difahami sebagai mengandung implikasi adanya sesuatu serangan militer, suatu “serangan bersenjata:, oleh militer terorganisasikan, angkatan laut, atau angkatan udara dari sebuah negara; tapi konsep ini di dalam praktik dan prinsipnya memiliki signifikansi yang lebih luas lagi. Lembaga terkait tidak bisa hanya terbatas kepada kekuatan-kekuatan militer atau kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di bawah kendali kementerian pertahanan atau Panglima Militer saja, karena tanggung jawab yang akan timbul sama saja jika ada pemerintah yang bertindak melalui “milisia”, “kekuatan-kekuatan keamanan” atau “angkatan kepolisian” yang bisa saja dipersenjatai dengan cukup berat dan bisa saja menggunakan kendaraan-kendaraan dengan persenjataan berat. Selanjutnya, pemerintah-pemerintah pun bisa bertindak dengan memanfaatkan agen-agen yang sepenuhnya “tidak resmi”, termasuk gerombolan-gerombolan bersenjata, dan “sukarelawan”, atau bisa saja membantu kelompok-kelompok pemberontak di wilayah negara lainnya.

Kelsen pernah menyatakan bahwa “penggunaan kekuatan ” pada Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB ini bisa mencakup baik penggunaan senjata maupun pelanggaran atas hukum internasional yang melibatkan dikerahkannya kekuasaan di wilayah teritorialnya tetapi tanpa melibatkan penggunaan senjata sama sekali. Piagam ini tidak menunjukkan bahwa frase ini hanya berlaku bagi angkatan-angkatan bersenjata, tetapi juga tidak ada bukti baik di dalam berbagai pembahasan San Francisco maupun di dalam praktik negara maupun PBB bahwa paragraf ini pun memuat makna yang diisyaratkan oleh Kelsen ini. Memang, ditinjau dari pandang umum atas tindakan agresi dan penggunaan kekuatan pada dua puluh tahun terakhir ini, sangat diragukan jika paragraf ini dimaksudkan agar juga memiliki makna tersebut. Demikian pula, meski pun memang benar jika kita menganggap bahwa ayat 4 ini berlaku untuk kekuatan-kekuatan di luar kekuatan bersenjata, sangat diragukan jika ayat ini pun berlaku bagi berbagai langkah ekonomi dengan sifatnya yang memaksa.

Kita juga perlu membedakan apakah penggunaan persenjataan yang tidak menimbulkan dampak ledakan apa pun dengan gelombang kejut dan panas dapat disebut sebagai penggunaan kekuatan. Persenjataan-persenjataan ini meliputi senjata kuman, biologis, dan kimiawi seperti gas beracun dan gas syaraf”. Persenjataan ini, jika memang digunakan mungkin bersama-sama dengan senjata-senjata lain yang konfensional, pertanyaannya ini murni bersifat akademis. Bersamaan dengan itu, pembatasan-pembatasan yang legal atas tindakan menyelamatkan diri sendiri dan penaklukan menuntut adanya klasifikasi semacam ini. Agaknya penggunaan persenjataan semacam ini dapat diasimilasikan dengan penggunaan kekuatan itu sendiri, dengan dua alasan. Pertama, yang menjadi kepedulian semua lembaga adalah apa yang secara lazim dirujuk sebagai “senjata: dan sebagai salah satu dari bentuk “peperangan”. Yang lebih meyakinkan adalah alasan yang kedua, yaitu kenyataan bahwa persenjataan ini digunakan untuk merusak jiwa dan harta benda, dan seringkali disebut sebagai “senjata pemusnah masal”. Yang lebih sulit untuk dianggap sebagai penggunaan kekuatan adalah Pengusiran secara paksa dan sengaja dari medan perang tertentu, digelontorkannya gelombang air ke sebuah lembah, dan pemberondongan tembakan ke arah daerah pemukiman lahan kayu di sepanjang perbatasan.

Masalah lainnya muncul dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran wilayah udara dan perairan territorial oleh satuan-satuan angkatan bersenjata sebuah negara, karena penyusupan semacam ini mungkin tidak bisa terdeteksi dan, atau, tidak memperoleh perlawanan, dan sama sekali tidak digunakan kekuatan. Pelanggaran-pelanggaran wilayah udara oleh angkatan udara menimbulkan protes dari negara yang merasa kedaulatannya dilanggar, tetapi secara umum biasanya tidak menimbulkan adanya tuduhan khusus pelanggaran Pasal 2 ayat 4, dari Piagam ini, atau tuduhan “agresi”. Tapi pada kasus-kasus khusus pelanggaran-pelanggaran ini memang disebut sebagai “tindakan agresi”. Pemerintah Soviet (lebih…)

20 Februari 2008 at 1:08 pm 1 komentar

Tradisi Perang yang Adil

Objek pembahasan sekarang ini bukanlah sebuah doktrin, sebagaimana yang sering disinggung-singgung khususnya di kalangan keagamaan, melainkan sebuah tradisi yang mencakup banyak doktrin individu dari beraneka ragam sumber yang ada di dalam kebudayaan dan beraneka ragam kurun waktu perkembangan sejarah, dan mencerminkan berbagai variasi muatan. Jika kita ingin membicarakan masalah “perang adil”, maka secara serta merta kita akan dihadapkan dengan seribu satu permasalahan. Kita perlu bertanya “doktrin siapa?” dan ujung-ujungnya mendukung salah satu doktrin yang kita gali dari lubang kuburnya. Pendekatan ini seringkali melahirkan positivisme sejarah mengenai moral: yang pernah dikatakan oleh si anu itulah yang seharusnya kita pikir dan lakukan, sehingga itulah yang seharusnya saya pikir dan lakukan. Seorang penganut Katolik yang terlalu taklid kepada teori perang adil Thomas Aquinas (yang secara komparatif minimal) akan mengeluarkan salah satu contoh dari cara berpikir keliru mengenai tradisi perang adil sebagai doktrin tunggal; contoh lainnya adalah (lebih…)

19 Februari 2008 at 3:15 pm 1 komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

18 Februari 2008 at 9:42 am 1 komentar


Statistik

  • 1,167 x

Tulisan

Arsip

Indikator


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.